Sudah lumrah kita ketahui, kalau media massa selalu memburu cerita yang baru, unik, sensasional, kontroversial, atau dekat dengan skandal.

Sering juga terjadi, saat menemukannya tim redaksi seperti tak sabar ingin segera menerbitkannya, karena berita semacam itu potensial menarik minat banyak pembaca.

Apalagi untuk media daring (online), yang kalau sampai menunda penerbitan ‘kabar seru’ semacam ini bisa bikin mereka kehilangan momentum untuk jadi rujukan pembaca.

Contoh: kasus Ahmad Dhani pada masa Pemilu 2014 lalu. Kala itu, Ahmad Dhani santer diberitakan terkait tweet-nya yang menyatakan akan memotong kemaluannya jika Joko Widodo terpilih jadi Presiden RI. Belasan media memberitakannya, dan ternyata tweet itu hasil rekayasa orang iseng. Baca selengkapnya di sini:

Skeptis, kunci menyaring informasi di media sosial

Sebetulnya tak ada salahnya, dan bahkan penting dilakukan kalau memang berita itu mesti cepat diketahui publik. Persoalannya, seringkali ada satu hal penting yang kerap dilewatkan jika sudah terburu waktu seperti ini: mengabaikan dulu konfirmasi dari subjek terkait.

Ya. Di era peredaran informasi yang serba cepat seperti sekarang ini, hal seperti itu mungkin dan bahkan sudah lazim terjadi.

Terbikan dulu beritanya, baru mengejar pernyataan subjek terkait untuk ditampilkan pada berita yang diterbitkan 1-2 jam atau bahkan sehari setelahnya.

Kalau kabarnya tidak merugikan subjek berita, oke lah. Persoalannya, kalau sampai merugikan kepentingan subjek pada berita maka si subjek sebaiknya tidak membiarkannya begitu saja.

Karena, konfirmasi pada subjek berita merupakan hal yang harus dilakukan sebelum berita itu dipublikasikan, terutama untuk berita yang berpotensi merugikan kepentingan si subjek.

Hal ini diatur jelas di dalam kode etik jurnalistik; suatu berita mesti digarap dengan prinsip cover both sides atau berimbang. Subjek kunci pada peristiwa terkait mesti diwawancarai pada berita yang sama, bukan berita lanjutannya.

Menurut kode etik jurnalistik juga, konfirmasi atau verifikasi ini harus dilakukan pada suatu ‘berita’, bukan ‘pemberitaan’ (yang berarti kumpulan berita secara akumulatif).

Catatan untuk pembuat berita

Pada ketentuan pemberitaan media siber versi Dewan Pers, memang ada beberapa keadaan untuk menangguhkan verifikasi:

  • Berita mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
  • Sumber asal berita adalah pihak yang jelas identitasnya, kredibel, dan kompeten (misal, kepala kepolisian).
  • Subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya, dan tidak bisa dihubungi.

Namun, idealnya tetap mengusahakan untuk mendapatkan pernyataan dari subjek utama sebelum menerbitkan berita pertama. Coba hubungi atau temui, dan minimal meminta komentar awal dulu. Pernyataan lebih detail, bisa dimuat di berita berikutnya.

Kalaupun tetap tidak bisa mendapatkan statement subjek utama, maka jelaskan secara terang pada pembaca, kalau berita itu masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Menurut pedoman pemberitaan media siber, keterangan tersebut bisa ditampilkan di akhir berita, menggunakan huruf miring (italic) di dalam tanda kurung. Jika kemudian sudah mendapatkan verifikasi dari subjek utama, maka bisa dimuat di berita lanjutannya (update), dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

Catatan untuk si subjek

jokowi

Presiden RI Joko Widodo adalah salah satu tokoh yang dikenal dekat dengan awak media. Berbincang santai sambil bersantap bersama wartawan sudah biasa dilakukannya. Hal ini juga yang mungkin jadi salah satu pangkal ia bisa mendapat julukan media darling. (Sumber foto: setneg.go.id)

Perlu diketahui juga kalau pers memiliki ruang untuk tetap menerbitkan berita tentang apapun, dan kapanpun, selama hal itu penting untuk segera disampaikan pada publik.

Maka itu, bersikaplah terbuka dan mudah dijangkau (dihubungi). Jangan menutup diri, kalau yakin tidak salah terkait dengan isu yang diberitakan.

Untuk figur publik, selebriti, politisi, atau petinggi perusahaan, tak ada ruginya membangun kontak dan menjaga hubungan dengan pihak media massa atau wartawan. Atau, jika memiliki profesional di bidang kehumasan, pastikan mereka melakukan hal itu.

Ingatkan para pengelola media atau jurnalis yang dikenal, bahwa mereka bisa menghubungi kapanpun diperlukan. Sehingga saat, mereka mendapatkan kabar terkait diri kita, mereka bisa langsung melakukan verifikasi pada berita pertama.

Dan kita pun memiliki kesempatan untuk melakukan konfirmasi, sebelum topik negatif menggelinding di tengah perbincangan publik.

Jika sudah melakukan hal di atas, dan pihak media massa tetap mengabaikannya; sehingga berita negatif tentang diri kita dimunculkan dulu tanpa usaha verifikasi, maka jangan membiarkannya. Persoalkan hal itu ke pihak media massa terkait, atau adukan ke Dewan Pers.

Usaha bersama seperti ini diperlukan, agar wartawan menjalankan pekerjaannya sesuai kode etik jurnalistik; dan semua pihak saling membantu untuk menegakkan transparansi.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry