Kode etik profesi biasanya dilekatkan dengan kredibilitas profesional. Begitu pula dalam bidang jurnalistik, yang praktiknya berpegang pada kode etik jurnalistik.

Baca juga: 11 Kode etik jurnalistik yang sebaiknya dipatuhi

Jika seorang pewarta tidak mematuhi kode etik jurnalistik dalam kegiatannya, maka ia juga berpotensi merugikan citra perusahaan media tempatnya bekerja.

Persoalannya sanksi serius untuk pewarta yang melanggar kode etik profesi saat bekerja belum begitu sungguh-sungguh diterapkan. Bahkan biasanya, pelanggar hanya mendapatkan teguran atau hukuman ringan.

Malah, beberapa jurnalis sudah menganggap pelanggara kode etik sebagai hal biasa, selama tidak diketahui oleh koordinator liputan, editor, atau pun pihak kantor. Hal ini bahkan terjadi di banyak perusahaan media ternama.

Apa saja bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia dan biasa dilakukan oleh wartawan, serta mesti kita waspadai dan hindari? Berikut beberapa di antaranya:

1. Melaporkan berita yang tidak berimbang dan memanfaatkan profesi untuk kepentingan pribadi

kode etik jurnalistik

Pada kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia, wartawan mesti bersikap independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Namun faktanya, banyak wartawan melaporkan kabar karena mendapatkan “amplop”.

Bukannya bersikap berimbang, tapi jadinya malah menulis berita pesanan. Pewarta model ini cermat mendeteksi acara yang ada jale-nya (istilah untuk amplop berisi uang). Mereka memilih subjek mana yang mau mereka liput dan mana yang tidak.

Maka terbiasalah kalau mengundang wartawan untuk menghadiri sebuah kegiatan, lalu muncul pertanyaan, “Jelas enggak nih acaranya?” Kalimat itu ibarat kode, apakah pihak acara sudah menyiapkan jale untuk wartawan yang diundang.

Lalu pernah juga ada kabar tentang jurnalis yang menebar proposal ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan kompleks Kantor Walikota Jakarta Pusat. Juga tentang membengkaknya anggaran wartawan di Kejaksaan Agung pada 2013 sampai 2014 silam.

Keduanya merupakan contoh kalau tak sedikit oknum wartawan yang memanfaatkan profesi untuk keperluan pribadi.

Bahkan, penulis anonim dengan nama samaran Jilbab Hitam, yang mengaku bekas wartawan Tempo, sempat bikin heboh lewat tulisan di Kompasiana yang terbit pada Senin 11 November 2013. Pada tulisan itu ia menceritakan tentang peredaran “uang saku” para jurnalis di berbagai institusi perbankan; yang menggambarkan kemungkinan permainan uang di kalangan wartawan.

Satu lagi contoh yang paling lazim adalah pewarta yang menggunakan kartu pers untuk mengelak dari sanksi pelanggaran lalu lintas, meski ia tak sedang bertugas, atau bahkan sudah tidak bekerja sebagai wartawan.

“Jelas enggak nih acaranya?” Kalimat itu ibarat kode, apakah pihak acara sudah menyiapkan jale untuk wartawan yang diundang.

2. Bersikap tidak profesional dan mengabaikan kepentingan publik

Pada ulasan sebelumnya tentang 11 Kode etik jurnalistik yang sebaiknya dipatuhi telah disebutkan tentang profesionalitas, yang salah satunya adalah menjelaskan secara terbuka sumber pelengkap tulisan, foto, atau video yang dimuat.

Sayangnya poin ini masih jarang diterapkan secara serius di berbagai media massa di Indonesia. Pada laporan lapangan, pewarta tidak menerangkan secara jujur dan profesional tentang sumber; seperti foto atau dokumentasi hasil contekan dari pewarta lain akibat datang terlambat pada suatu acara.

Lebih parah lagi, benar-benar menyalin laporan atau berita hasil penyusunan wartawan lain; istilah kerennya copy-paste.

wartawan curang

Sumber foto: Imghumour.com

Kalau di media online, mudah sekali ditemukan artikel atau berita yang mengutip atau menyadur dari media lain, namun tidak menyantumkan tautan pada sumber aslinya, sehingga pembaca tidak benar-benar bisa mengetahui kebenaran atau akurasi hasil adaptasi yang diterbitkan.

Soal akurasi pun banyak juga jurnalis yang malas melakukan konfirmasi. Mereka memilih cukup menyalin keterangan pers atau narasumber tanpa merasa perlu memastikan akurasinya.

3. Tidak menguji kebenaran informasi dan tidak mencampur fakta dengan opini yang menghakimi

Entah karena perkembangan media sosial yang kontennya personal dan seringkali emosional, media massa pun turut mengikuti tren yang membuat kontennya mencampur urusan fakta dan opini.

Bisa jadi karena malas atau memang tidak paham; sampai banyak pewarta menerbitkan konten yang dipenuhi opini narasumber, meski data dan fakta pentingnya minimal. Mungkin juga karena pernyataan kontroversial sedang jadi tren, dan mudah viral hingga potensial menarik traffic besar.

Janganlah mudah menelan pernyataan narasumber. Karena pernyataannya mengandung fakta dan opini, serap faktanya, tapi juga uji lagi kebenarannya dengan cara verifikasi pada sumber lain.


 

Begitulah beberapa kebiasaan yang lazim terjadi dan dilakukan oknum wartawan, dan sudah ibarat lubang di jalan raya. Berbahaya namun dianggap biasa.

Meski begitu, tak semua jurnalis berlaku demikian. Banyak juga kok pewarta yang bisa dipercaya dan diakui kredibilitasnya; tinggal mau pilih jadi yang mana, ya kan?

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry