Sebagian dari kita mungkin masih segar mengingat soal larangan Kementerian Perhubungan terhadap aplikasi daring (online) pesan ojek, seperti Go-Jek, Grab Bike, Blue Jek, dan sejenisnya.

Atau mungkin kita lebih mengingatnya: sempat ada larangan terhadap Go-Jek?

Isu ini bisa saja tampak usang karena sudah berlalu, tapi soal brand Go-Jek yang mencuat di tengah persoalan, jauh lebih mencolok ketimbang layanan sejenis lainnya, masih menarik untuk didiskusikan.

Mari coba kita simak kilas baliknya berikut ini:

Drama ini bukan persoalan biasa. Komunikasi yang terjadi di antara Menteri Perhubungan, Presiden RI, sampai pendiri aplikasi Go-Jek cukup menarik untuk dibahas.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dianggap blunder terkait kemunculan kebijakan larangan.

Sebagian dari kita mungkin mudah memahami kalau bisnis ojek daring “mendapat dukungan pemerintah” karena merupakan bisnis padat karya.

Di tengah krisis ekonomi yang kini berlangsung, ada peluang yang memungkinkan ratusan ribu tenaga kerja terserap lewat bisnis pesan ojek berbasis aplikasi daring.

Larangan yang boleh dibilang muncul tiba-tiba, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, seperti peristiwa ini jadi agak aneh.

Apakah tidak ada pertimbangan sosiologis tentang dampak kalau larangan itu diberlakukan? Sudah adakah solusi transportasi yang cepat, murah, dan nyaman dari pemerintah?

Respon Presiden RI Joko Widodo lewat akun Twitter juga tidak lazim.

Bukan hanya soal seperti tidak ada kesamaan visi antara Presiden dan Menteri-nya terkait tata kelola transportasi, tapi juga pilihan Jokowi untuk menyatakan secara terbuka ketimbang melakukan komunikasi langsung dan formal untuk menekan kebingungan atau pertanyaan publik.

Hal lain yang menarik untuk diamati lebih dalam adalah Go-Jek, salah satu layanan terkait isu larangan, yang tampak sigap merespon isu yang bergulir.

Langkah komunikasi yang mereka lakukan terlihat tangkas, dengan kemampuan memanfaatkan momentum yang sangat baik.

Mulai dari cara mereka berkomunikasi terkait tagar #SaveGojek, ucapan terima kasih pada Presiden RI Joko Widodo, sampai menggelindingnya tagar #GoRakyat; yang tentu mudah kita pahami terkait dengan brand Go-Jek, karena ada kata “Go”.

Apa kabar dengan layanan lain yang juga terkait dengan kabar larangan? Grab Bike? Blue Jek?

Apakah ada agenda setting di dalam kasus ini? Karena kalau diperhatikan lagi, jelas ada ketimpangan komunikasi di tubuh kabinet Jokowi.

Belum lagi kalau dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet jilid dua yang sedang berkembang, dan bisa berdampak pada posisi Ignasius Jonan sebagai menteri. Belakangan juga beredar kabar, kalau Jonan akan digantikan salah satu petinggi Partai Amanat Nasional (PAN).

Yang jelas Jonan bukan pahlawan dalam isu ini. Pahlawannya ada dua: Jokowi, dan terutama Go-Jek.

Khusus Go-Jek, bukan hanya promosi dan value kehumasan tak ternilai selama isu berlangsung; di media massa, juga media sosial. Brand yang identik dengan warna hijau itu juga mendapatkan premium endorsement dari Presiden RI dan mantan Wakil Presiden di berbagai saluran media publik.

Jadi, apakah ini hanya persoalan komunikasi biasa? Atau ada drama konspirasi bisnis dan politik yang berlangsung?

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry